Hamengku Buwono X, Raja yang Nasionalis

Hamengkubuwono X lahir dengan nama BRM Herjuno Darpito. Setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Hamengkubuwono X adalah lulusan Fakultas Hukum UGM.

Penobatan Hamengkubuwono X sebagai raja dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921) dengan gelar resmi Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa.

Setelah Paku Alam VIII wafat, dan melalui beberapa perdebatan, pada 1998 beliau ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan 1998-2003. Dalam masa jabatan ini Hamengkubuwono X tidak didampingi Wakil Gubernur. Pada tahun 2003 beliau ditetapkan lagi sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003-2008. Kali ini beliau didampingi Wakil Gubernur yaitu Paku Alam IX.

Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X terpilih sebagai People of The Year 2007 bidang politik setelah menyisihkan calon-calon lain melalui proses penilaian yang cukup ketat. Melalui dua tahap penyaringan tersebut, Sri Sultan unggul karena tiga alasan. Pertama, beliau dipandang sebagai tokoh yang dekat dengan rakyat. Kedua, beliau dipandang tokoh yang berani dan tidak mementingkan kedudukan karena telah menyatakan tidak berkenan dicalonkan lagi sebagai Gubernur Provinsi DIY. Ketiga, Sri Sultan dianggap sebagai salah seorang penggerak reformasi untuk mendorong transisi Indonesia menuju masyarakat demokratis.

Dalam pemikiran masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Yogyakarta, seorang sultan menduduki tempat yang sangat khusus dan tinggi. Sultan bukan sekadar sosok penguasa yang memiliki otoritas sekuler yang luas, tetapi sekaligus kekuatan spiritual dan kekuatan sosial. Sebagai emanasi dari kekuatan sekuler, kekuatan spiritual dan kekuatan sosial, sultan adalah kekuatan transendental yang berfungsi sebagai sokoguru masyarakat yang tugas utamanya menjaga keutamaan nilai-nilai keutamaan Jawa.

Dalam totalitas sebagai kekuasaan transendental itu, tidak boleh ada jarak antara raja dan wong cilik. Sultan adalah pembentuk gugus komunitas Jawa yang terdiri atas rakyat, kaum aristokrat, dan pimpinan masyarakat. Untuk menjaga kelestarian gugus tersebut perlu dipelihara kerja sama harmonis dan saling ketergantungan antara ketiga unsur di bawah kepemimpinan sultan.

Tugas sultan adalah menyebarkan kekuatan transendental yang dipercayakan secara kolektif masyarakat agar kosmos atau buwono Ngayogyakarta selalu terjaga.Mungkin pemikiran itulah yang melatarbelakangi penetapan ideologi emansipasi sebagai basis legitimasi kekuasaan keraton yang lebih dikenal sebagai doktrin mendiang HB IX yang terkenal, yaitu ”tahta untuk rakyat”.

Doktrin tahta untuk rakyat merupakan pembaruan perspektif kekuasaan yang sangat fundamental yang dilaksanakan bukan saja dalam tataran retorika politik, tetapi juga diterapkan sebagai moralitas penyelenggaraan kekuasaan. Menjadi sultan adalah menyediakan diri sebagai pengabdi rakyat dengan menyediakan sarana akomodatif bagi penyaluran suara arus bawah.

Dalam perspektif kekuasaan seperti itu, rakyat atau wong cilik tidak dilihat sebagai objek kekuasaan, tetapi rakyat adalah bagian-bagian dari mozaik kekuasaan yang harus ditata dan direkatkan dengan kekuasaan transendental yang dipunyai seorang sultan. Sebagai penerus tahta, Sultan HB X juga menerapkan doktrin yang sama walaupun harus disesuaikan dengan dinamika yang terjadi pada kosmos Yogyakarta.

Pandangan tersebut diucapkan pada pidato Upacara Jumenengan, 7 Maret 1989: ”Buat apa sebuah tahta dan menjadi sultan apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat?” Doktrin tersebut selalu menjadi landasan dari seluruh tindakan dan gerak-gerik beliau baik dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan Keraton Yogyakarta selama 10 tahun maupun sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagi Gubernur DIY.

Pisowanan Agung

Sultan HB X telah berhasil menjaga ketertiban dan keamanan gerakan reformasi. Bulan-bulan menjelang runtuhnya Orde Baru,Yogyakarta diramaikan oleh berbagai apel dan gerakan protes mahasiswa dan masyarakat hampir setiap pekan. Baku hantam kadangkadang terjadi antara mahasiswa dan petugas seperti dalam peristiwa pengejaran dan pemukulan di Boulevard UGM pada 4 April 1996 dan tawuran antara petugas keamanan dengan mahasiswa dan rakyat di Demangan pada 12 Mei 1998 yang menimbulkan korban meninggal Moses Gatotkaca.

Sejak itu hampir setiap hari pelajar, mahasiswa,pemulung, tukang becak, dan wong cilik Yogya bergerak menyampaikan aspirasinya di jalan-jalan.Sri Sultan memberi dukungan kepada gerakan-gerakan tersebut walaupun tidak secara terbuka. Dukungan Sultan pada gerakan protes pelajar, mahasiswa, dan rakyat Yogyakarta dapat kita tangkap melalui kata-kata yang beliau ungkapkan setelah menjenguk para korban yang dirawat di RS Panti Rapih pada 14 Mei 1998.

Menjawab pertanyaan wartawan bagaimana kalau Sri Sultan didaulat mahasiswa dan rakyat untuk turun ke jalan, Sri Sultan menjawab, “Kita lihat saja, beberapa hari ini saya akan ikut turun ke jalan bersama rakyat dan mahasiswa. Kalau dalam aksi damai ada mahasiswa yang digebuk, ditendang atau ditembak seperti korban yang kita tengok tadi, saya akan ikut mahasiswa dan rakyat turun ke jalan.… yang jelas pada 20 Mei 1998 nanti saya akan mempunyai sikap tersendiri tentang keberpihakan saya….” Kata-kata tersebut diucapkan beliau kira-kira lima hari sebelum terjadinya peristiwa bersejarah bagi gerakan reformasi dan bagi masyarakat Yogyakarta, yang dikenang dalam sejarah bangsa sebagai Pisowanan Agung. Pada 20 Mei 1998 di Universitas Gadjah Mada (UGM) diselenggarakan acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Rektor UGM Ichlasul Amal menyatakan peringatan tersebut adalah hari kebangkitan kesadaran bangsa untuk reformasi total, kebangkitan nasional yang ketiga, yang merupakan saat yang tepat untuk membebaskan diri dari kebohongan, adu domba, dan intrik politik.

Pagi itu Sri Sultan yang datang ke kampus bersama GKR Hemas, GRAy Nurmalitasari, GBPH Joyokusumo beserta istri menegaskan posisi beliau di depan ratusan ribu sivitas akademika UGM bahwa beliau berdiri bersama rakyat Yogya dalam memperjuangkan reformasi.

“Di dalam perjuangan reformasi ini kita memihak rakyat yang telah lama loro topo (menderita) dan topo broto (menahan nafsu) untuk kembali mendapatkan hak-haknya yang telah tercuri.Saya siap memimpin rakyat Yogyakarta untuk memperjuangkan reformasi ini. Seperti dipesankan oleh almarhum orangtua saya, Sri Sultan HB IX, untuk menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.Jika perjuangan berakar dari hati rakyat, maka reformasi akan berjalan lurus dan diridai Allah SWT serta masuk ke gerbang pintu yang benar pula.”

Bersamaan dengan upacara di UGM di kampus-kampus besar di Yogyakarta berlangsung upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sementara itu ratusan ribu massa rakyat dari seluruh penjuru kota berduyun-duyun mulai bergerak dengan tertib menuju Alun-Alun Utara Keraton. Setelah peringatan, para mahasiswa bergerak menuju Keraton dan bergabung dengan rakyat. Alun-Alun Utara ditumpah-ruahi massa rakyat, pelajar, dan mahasiswa yang jumlahnya sangat besar dan belum pernah terjadi dalam sejarah Yogyakarta.

Di depan setengah juta massa yang hadir, Sri Sultan membacakan Maklumat 20 Mei 1998 yang menyatakan Sri Sultan HB X dan KGPAA Paku Alam VIII yang berisi empat ajakan berikut: (1) mengajak masyarakat DIY dan seluruh rakyat Indonesia mendukung gerakan reformasi dan memperkuat kepemimpinan nasional yang memihak rakyat; (2) mengajak seluruh anggota ABRI untuk melindungi rakyat dan gerakan reformasi sebagai wujud kemanunggalan ABRI dengan rakyat; (3) mengajak semua lapisan masyarakat Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia untuk mencegah tindakan anarkistis; dan (4) mengimbau masyarakat Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan keselamatan bangsa.

Pembacaan Maklumat 20 Mei 1998 merupakan klimaks dari acara Pisowanan Agung. Getaran jiwa yang disampaikan dengan artikulasi dan intonasi Sri Sultan sangat berwibawa sehingga memukau seluruh massa yang hadir. Sejak penampilan beliau pada Pisowanan Agung, kedudukan Sri Sultan HB X dalam peta politik bangsa Indonesia sudah mantap. Tak ada lagi yang meragukan apalagi mempertanyakan keberpihakan beliau dalam politik Indonesia. Beliau jelas memihak kepada rakyat yang telah lama loro topodan topo broto.

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>